e goverment

Saya akan menjelaskan tentang e-Goverment Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. 
e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau  Goverment to Customer (G2C), Goverment to Business (G2B) serta Goverment to Goverment (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Jawa Barat Raih Peringkat Pertama E-government 2011

Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pertama kalinya meraih peringkat pertama dalam Pemeringkatan E-government Tahun 2011 untuk kategori Tingkat Provinsi yang diselenggarakan Kementerian Kominfo dengan nilai rata-rata 3,17. Penyerahan piagam dan trophy dilakukan oleh Sekjen Kemenkominfo kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat, Ir. H Lex Laksamana Zaenal LAN Dipl.HE, di Hotel ciputra Jakarta.
Untuk Peringkat Kedua diduduki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai poin 3,1, peringkat ketiga diduduki oleh Provinsi D.I Nangroe Aceh Darrusalam dengan poin rata-rata 2,94. Pemerinkatan E-government dinilai melalui lima kategori penilaian yaitu dari Kebijakan, Kelambagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan.

Pemeringkatan E-government adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik.

Sumber : www.jabarprov.go.id
Penulis : admin
Tags: e goverment, Jawa Barat Raih Peringkat Pertama E-government 2011, peringkat e goverment

Mengukur e-goverment di Jawa Barat
Mendengar kata e-government/e-gov, menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika Jabar Dr Dudi Sudrajat Abdurahim, bayangan kita biasanya tertuju kepada sistem dan aplikasi teknologi informasi super efisien dan efektif milikmpemerintah daerah. Kesan ini wajar muncul, mengingat tingginya tingkat ekspektasi publik.
Teknologi informasi yang secara natural bisa meringkas waktu dan biaya, merupakan modal amat penting dalam pelayanan masyarakat. Namun wajar juga jika muncul pertanyaan begini di masyarakat, seperti apakah perkembangan e-government di Jabar aktual?Sudahkan memudahkan masyarakat dalam akses pelayanan dari pemerintah? Apakah benar-benar sudah meringkas waktu dan birokrasi didalamnya? Ataukah, e-government baru sebatas konsep tinggi yang sulit/lemah diimplementasikan di lapangan? Sebagai kepala dinas yang sangat erat dengan e-government ini, berikut adalah pemaparan fakta dan data secara obyektif.
Tidak ada maksud melebih-lebihkan, klaim sepihak, ataupun meninggikan sebuah figur/institusi. Mengacu standar penilaian yang dirilis oleh intitusi paling representatif di negeri ini yakni Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka ada lima parameter yang diterapkan pada e-gov Pertama kebijakan, yakni seberapa jauh produk hukum dan dokumen resmi yang ada menunjang pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) di pemerintah kota/kabupaten yang ada di Jabar/provinsi lainnya. Kedua kelembagaan, yaitu keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK.
Indikatornya antara lain keberadaan organisasi struktural yang lengkap, dokumen TUPOKSI, kelengkapan unit, dst. Ketiga infrastruktur, yakni keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK di pemerintah daerah. Ini mencakup hardware, software, local area network, saluran informasi melalui web, dan sejenisnya. Keempat aplikasi, yakni terkait ketersediaan dan pemanfaatan perangkat lunak yang dimiliki pada bidang pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, serta manajemen pembangunan/keuangan/kepegawaian. Dan parameter terakhir adalah perencaaan, atau meliputi adanya proses perencanaan TIK secara nyata, adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap, dan pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan.

1. E.     Tipe  Relasi E-Government

Menurut Indrajit (2002), terdapat 4 jenis klasifikasi tipe relasi dalam konsep e-Government, yaitu:

1. Government to Citizens (G to C)

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

1. Government to Business (G to B)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari aplikasi E-Government berjenis Gto-B ini adalah sebagai berikut: Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

1. Government to Government (G to G)

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk salingberkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Berbagai penerapan Egovernment bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.

1. Government to Employees (G to E)

Pada akhirnya aplikasi E-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini salah satunya: Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya.

Goverment to citizen (G2C) di bandung

Situs "Web"
Pemerintah Daerah Tak Mau Ketinggalan

Ingin jalan-jalan ke Kota Bandung tetapi tidak tahu rute angkutan umum? Jangan bingung, coba tengok www.bandung.go.id, kemudian pilih Rute Angkutan Kota di sebelah kiri. Kalau Anda menggunakan kendaraan pribadi tetapi bingung dengan jalanan Kota Kembang ini, cek di fitur peta wisata, nanti Anda akan terhubung ke peta kota ini.

Dua fitur inilah yang mengangkat situs web Kota Bandung meraih nilai tertinggi sehingga menduduki urutan pertama di antara beberapa situs web daerah lainnya Selain adanya tampilan peta, situs Kota Kembang ini juga menyediakan pilihan dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris.

Uniknya, versi bahasa Inggris bukan terjemahan dari situs bahasa Indonesia. Menurut Doni Hernawan dari PT Daya Utama IT (DUIT), perusahaan yang mendapatkan kesempatan mendesain ulang situs, target pengunjung dari kedua versi ini berbeda. Pengunjung untuk versi bahasa Inggris diharapkan berasal dari kelompok pengusaha dan investor, pelajar asing, serta wisatawan. Sementara target pengunjung di situs bahasa Indonesia lebih luas dengan tambahan masyarakat umum dan pelajar domestik.

Untuk desain, DUIT menyerahkan sepenuhnya kepada rekan mereka dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Beberapa desain lalu diserahkan ke Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Bandung untuk dipilih. Hasilnya, situs web bernuansa hijau asri plus gambar sepasang remaja untuk mengurangi kekakuan desain siap menjamu para pengunjung.

Setelah selesai didesain ulang di tangan konsultan dengan dana Rp 150 juta dari anggaran daerah, situs web menjadi tanggung jawab KPDE sebagai perwakilan pemerintah kota. Ini menjadi beban berat mengingat keterbatasan sumber daya manusia.

Kepala Seksi Telematika KPDE Kota Bandung Tohir Latif SH mengatakan, "Di sini hanya ada satu orang yang benar-benar lulusan Teknik Informatika ditambah seorang pengolah data. Idealnya, setidaknya ada dua orang berbasis informatika, tiga pengolah data, dan dua orang berpendidikan jurnalistik untuk memasok berita dan data."

Selain minim tenaga ahli yang kompeten, Tohir juga mengakui dana serta pasokan data dan berita untuk ditampilkan di situs web menjadi masalah klasik yang menghambat pelaksanaan e-government di berbagai daerah. Meski sudah sering dikeluarkan surat edaran bertanda tangan wali kota ataupun sekretaris daerah, masih ada saja dinas atau institusi lain yang enggan menyediakan data. Barangkali, kendala-kendala ini menyebabkan Bandung belum dapat mengejar prestasi Kota Surabaya yang berhasil melaksanakan tender-tender secara online.

Untunglah, susah payah yang dijalani oleh penanggung jawab dan pembuat situs bisa sedikit terobati dengan kenaikan jumlah kunjungan. Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah pengunjung naik 50 persen. Dari data yang dikumpulkan, umumnya pengunjung menengok situs web kota ini pada jam kantor, mulai delapan pagi hingga empat sore. Perkembangan menarik lainnya adalah satu dua instansi mulai bertanya-tanya dan ingin menggali lebih dalam manfaat situs bagi program- program mereka. Dinas Pendidikan Kota Bandung bahkan telah berinisiatif memanfaatkan situs web untuk membantu menyebarluaskan hasil ujian nasional beberapa bulan lalu. Diharapkan dinas lain ikut memanfaatkan.


"E-Government"

Hasil pengamatan yang dilakukan pada semua situs web daerah yang memiliki alamat go.id membuktikan pelaksanaan e-goverment di Indonesia memang masih tahap awal. Saat ini masih separuh daerah belum memiliki situs resmi ataupun situsnya tidak dapat dibuka. Indonesia harus terus meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesadaran, dan menyiapkan peraturan perundang-undang tentang e-government.

Di dalam laporan yang dikeluarkan PBB tentang kesiapan e-government secara global setahun lalu dibeberkan kondisi hampir semua negara dari berbagai benua dalam menyambut e-government dan partisipasi tiap negara dalam dunia world wide web (www). Negara maju Amerika Serikat, disusul dengan Denmark dan Swedia, mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi negara paling siap. Sementara Korea Selatan menjadi satu- satunya bagian Asia yang masuk dalam urutan lima besar.

Dalam kajian PBB ini, terlihat jelas ketimpangan teknologi antara negeri ini dan kelompok negara maju. Di Indonesia, yang menduduki peringkat 96 dari 180 negara, hanya tersedia 1,2 komputer per 100 penduduk. Bandingkan dengan 66 komputer per 100 di Amerika Serikat. Sementara itu, sebuah hasil survei yang dipublikasikan BPS pada pertengahan Agustus 2006 mendeskripsikan lebih jelas, hanya empat persen dari total 59 juta rumah tangga di Indonesia yang memiliki komputer. Itu pun tak semua terhubung dengan internet, terbatas 0,6 juta saja yang punya akses ke internet. Lalu, bagaimana cara pengembangan e-government di Indonesia? Menurut Dewan Pasifik untuk Kebijakan Internasional pada tahun 2002, ada beberapa kunci pokok. Pertama adalah infrastruktur, anggaran, dan ketersediaan sumber daya manusia. Kedua, kepemimpinan juga kesiapan dan kemauan bagian-bagian pemda untuk berubah. Ini terbukti dalam hasil penelitian di Indonesia.

Daerah yang memiliki situs web sesuai dengan standar Depkominfo dan unik umumnya memiliki pemimpin yang sadar akan pentingnya keberadaan sesuatu perwakilan di dunia maya yang juga mampu melayani kebutuhan warganya sendiri. Untuk mendorong faktor kepemimpinan, Direktur e-Government, Depkominfo Ir Djoko Agung Harijadi MM menunjukkan beberapa hal yang bisa dilakukan, salah satunya pembentukan gugus tugas tingkat tinggi di bidang telematika yang diketuai Presiden.

Sumber : http://www.scribd.com/doc/46421955/Analisis-Web-E-government-Kota-Bandung